Pemilihan Pemuda Pelopor 2022

Pemilihan Pemuda Pelopor 2022

Berdasar sumber Indonesiabaik.id – Pemilihan pemuda pelopor merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah terhadap pemuda Indonesia atas prestasi dan kontribusi untuk kemajuan masyarakat di bidang kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya dan pariwisata serta kebaharian/kelautan. Diharapkan dengan penghargaan ini, maka mereka akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemuda lainnya. 

Pemuda pelopor untuk kriteria teknologi tepat gula, dipilih bagi mereka yang telah berhasil melakukan rekayasa dan atau rancang bangun teknologi sederhana yang langsung dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas, kwantitas, dan diversifikasi produk sesuai permintaan pasar pada sektor bisnis tertentu.

Sedangkan untuk kriteria budaya dan pariwisata adalah menghidupkan kembali budaya yang punah atau terancam punah, melestarikan pengembangan atau mencipta kreasi baru yang menggugah apresiasi seni budaya pemuda dan masyarakat, mengembangkan estetika, dan mengangkat citra seni budaya Indonesia.

Lalu untuk kriteria kelautan dan kebaharian adalah keberhasilan menumbuhkan kembali rasa cinta akan laut dan bahari serta pendayagunaannya demi kelestarian lingkungan di masa yang akan datang (https://indonesiabaik.id/infografis/pemuda-pelopor-harapan-bangsa-1)

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2022, selanjutnya Camat Karangjati mengeluarkan surat dengan nomor 427/412/404.607/2022 pada hari ini, Senin, 4 April 2022. Adapun surat tersebut seperti dibawah ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Suyitno, Kepala Desa Legundi menghimbau kepada pemuda pemudi Desa Legundi untuk mendaftar dengan memperhatikan kriteria atau persyaratan yang diberikan.

Untuk pendaftaran bisa diserahkan ke bagian kesejahteraan sosial kantor Kecamatan Karangjati.

Share and Enjoy !

Shares
Undangan Pelatihan Sistem Aplikasi Bantuan Keuangan

Undangan Pelatihan Sistem Aplikasi Bantuan Keuangan

LEGUNDI.NGAWIKAB.ID-Camat Karangjati, Wahyu Sri Kuncoro AP mengeluarkan surat yang ditujukan kepada kepala desa se-kecamatan Karangjati pada Rabu 3 November 2021. Pada surat Camat Karangjati dengan nomor 005/1489/404.316/2021 ini, merupakan tindak lanjut dari surat Badan Keuangan Kabupaten Ngawi tanggal 2 November 2021 dengan nomor 005/4786/404.201/2021.

Isi dari surat tersebut adalah supaya kepala desa memerintahkan kepada 1 orang perangkat desa yang menangani pengelolaan keuangan desa untuk hadir pada hari Selasa 9 November 2021 bertempat di aula kantor Camat Karangjati pada pukul 8.30 WIB. Adapun agenda pertemuan ini adalah pelatihan sistem aplikasi keuangan desa.

Sebagai catatan, supaya peserta pelatihan membawa laptop dan kabel olor. Dengan adanya undangan tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan nantinya dapat berjalan dengan lancar.

Baca juga:

Share and Enjoy !

Shares
Pelaksanaan Gladi ANBK Hari Pertama

Pelaksanaan Gladi ANBK Hari Pertama

LEGUNDI.NGAWIKAB.ID- Bertempat di SMPN 2 Karangjati, pada hari ini, Senin 25/10/2021) dilaksanakan gladi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang diikuti seluruh siswa sekolah dasar se-Kecamatan Karangjati. Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Tak terkecuali murid SDIT Al Imam Asy Syafii, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi juga mengikuti gladi ANBK ini. Berdasarkan informasi dari ustadzah Janatin, salah satu pengajar SDIT menyampaikan bahwa tidak semua siswa bisa mengikuti gladi ANBK ini.

“Karena masih gladi, tidak semua siswa dapt mengikutinya, hanya 35 siswa, yang 5 siswa cadangan,” terangnya.

Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. 

Baca juga:



Share and Enjoy !

Shares
Penutupan Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Penutupan Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

LEGUNDI.NGAWIKAB.ID-Minggu(17/10/2021) merupakan hari terakhir pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi perangkat desa se Kecamatan Karangjati di Megaland hotel Surakarta.

Pada penutupan bimtek ini, Wahyu Sri Kuncoro, AP selaku Camat Karangjati, Kabupaten Ngawi menyampaikan sambutan.

“Adanya narasumber dari kabupaten diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perangkat desa, oleh karena itu pelaksanaannya di luar jam kerja,” terangnya.

Beliau juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, tim inisiatif, sehingga materi yang disampaikan lebih banyak.

Lebih banyak perangkat yang ikut berarti lebih banyak yang mengingatkan. Mudah mudahan dapat bersinergi terus, berjalan dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Bisa menjadi evaluasi untuk pelaksanaan bimtek berikutnya, perlu dipersiapkan , materi, tempat, narsum. Beliau juga menyampaikan terimakasih semoga dapat ditingkatkan untuk kedepann
ya.

Baca juga:

Share and Enjoy !

Shares
Setda Kabupaten Ngawi Sampaikan Materi Bimtek

Setda Kabupaten Ngawi Sampaikan Materi Bimtek

LEGUNDI.NGAWIKAB.ID-Camat Karangjati, Kabupaten Ngawi menyelenggarakan bimtek tata kelola pemerintahan bagi perangkat desa se-Kecamatan Karangjati pada 15-17 Oktober 2021 di Hotel Megalnd, Surakarta Jawa Tengah.

Sabtu (16/10) sekitar Pukul 13.00 WIB sesuai jadwal materi yang akan disampaikan adalah tentang pembuatan produk hukum desa. Paryono Eko Cahyono selaku Sekcam Karangjati memberikan sambutan. Beliau menyampaikan pentingnya membuat produk hukum desa, antara lain perdes, Perkades dan keputusan kepala desa.

Dengan bimtek ini diharapkan pemerintah desa dapat menyusun produk hukum desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” harapnya.

Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh nara sumber yang berasal dari bagian hukum Setda Kabupaten Ngawi yakni oleh ibu Nana. Pada awal pemaparan bimtek beliau menyapa berikut memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan pertanyaan sebagai bentuk “pre test“.

Pre test” adalah test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dari para peserta bimtek terkait substansi materi yang akan disampaikan. Pada pre test ini, Ibu Nana menanyakan apa saja yang termasuk produk hukum di desa. Yang termasuk produk hukum di desa adalah perdes, perkades dan keputusan kepala desa, demikian jawab para peserta bimtek.

Dengan jawaban tersebut, ia mengatakan kepada para peserta bimtek dengan ucapan luar biasa hebat. Dalam pokok penyampaian materi juga dijelaskan tentang jenis peraturan di desa, yaitu:

  • a. Peraturan desa ;
  • b. Peraturan bersama kepala desa;
  • c. Peraturan kepala desa.

Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,” lanjut penjelasannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam penyusunan peraturan desa dibagi dalam beberapa tahapan yaitu:

  • a. Perencanaan;
  • b. Penyusunan ;
  • c. Pembahasan ;
  • d. Penetapan ;
  • e. Pengundangan;
  • f. Penyebarluasan.

Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD disampaikan kepada Bupati melalui camat, sedangkan klarifikasi peraturan desa setelah diundangkan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati terhitung 7 hari sejak diundangkan, tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Perdes dan Perkades mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, ditetapkan oleh kades dan diundangkan oleh sekdes. Sedangkan keputusan kepala desa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam penulisan penetapan dan pengundangan tidak boleh mencantumkan gelar pada nama jabatan.

Dalam sesi terakhir, beliau menjelaskan tentang susunan peraturan desa terdiri atas:

  • a. Judul ;
  • b. Pembukaan;
  • c. Batang tubuh ;
  • d. Kaki.

Judul peraturan memuat keterangan mengenai nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

Sedangkan pada Pembukaan peraturan terdiri atas:

  • a. frasa“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
  • b. frasa “KEPALA DESA…..
  • c. konsiderans, diawali dengan kata Menimbang.;
  • d. dasar hukum diawali dengan kata Mengingat ;
  • e. Diktum

Untuk DIKTUM terdiri dari ;

  • 1. kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
  • 2. kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
  • 3. judul peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik.

Pada Bagian batang tubuh Peraturan terdiri atas:

  • a. substansi Peraturan dirumuskan dalam pasal per pasal;
  • b. tabel, grafik atau gambar dirumuskan dalam lampiran;
  • c. sistematika substansi Peraturan

Sedangkan Sistematika Substansi Peraturan meliputi:

  • 1. ketentuan umum;
  • 2. materi pokok yang diatur;
  • 3. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
  • 4. ketentuan peralihan (jika diperlukan);
  • 5. ketentuan penutup;
  • 6. lampiran (jika diperlukan).

Bagian kaki Peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah, terdiri atas:

  • a. tempat (nama desa sesuai dengan alamat dan tanggal penetapan Peraturan desa);
  • b. frasa “KEPALA DESA… ” diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
  • c. tanda tangan Kepala Desa;
  • d. nama lengkap Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar;
  • e. frasa “ditetapkan di……”;
  • f. frasa “pada tanggal …..”

baca juga:

Share and Enjoy !

Shares
Inspektorat Ngawi Sampaikan Materi pada Bimtek Perangkat Desa

Inspektorat Ngawi Sampaikan Materi pada Bimtek Perangkat Desa

LEGUNDI.NGAWIKAB.ID-Bertempat di Ballroom Hotel Megaland, Surakarta, Jawa Tengah dilaksanakan bimtek tata kelola pemerintahan bagi perangkat desa se-wilayah Kecamatan Karangjati. Pada Sabtu(16/10) mulai 08.15 WIB, Supriyanto selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Karangjati menyampaikan bahwa materi yang diberikan adalah tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pada pembahasan kali ini, materi disampaikan oleh Tim Inspektorat Ngawi yang diwakili oleh Jaseman, S.IP. Adapun materi yang disampaikan oleh beliau adalah pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.73 Tahun 2020. Masalah yang ada di desa menjadi pembuka materi.

“Permasalahan pengelolaan keuangan desa, di antaranya adalah bagaimana pengelolaan anggaran di desa, masih ada beberapa penyimpangan, temuan hasil pemeriksaan yang berulang,” terangnya.

Dengan adanya permasalahan yang ada tersebut, ia juga menjelaskan pentingnya pengawasan. Adapun tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

  1. mengetahui pekerjaan apakah lancar atau tidak
  2. memperbaiki kesalahan yang dibuat dan perbaikan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama
  3. mengetahui penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam rencana awal untuk sasaran dan sesuai dengan yang direncanakan
  4. mengetahui pelaksanaan kerja sesuai program
  5. mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan

Untuk mengelola keuangan yang baik, maka sebagai transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin harus selalu diterapkan. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan oleh APIP pusat, provinsi, kabupaten, camat, BPD dan masyarakat.

Di akhir acara juga diberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini, Sutaryo, ST.MM salah satu tim Inspektorat Kabupaten Ngawi juga memberikan penjelasan tentang adminitrasi keuangan desa.

Dengan penyampaian materi dari tim inspektorat Kabupaten Ngawi, diharapkan desa dapat lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan desa sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama

Baca juga:

Share and Enjoy !

Shares