Aturan Baru Permendagri: Nama Tak Boleh Cuma 1 Kata, Maksimal 60 Huruf

LEGUNDI.NGAWIKAB.ID-Banyak nama di Indonesia yang terdiri dari 1 kata, terutama warga zaman dulu, meski meski tak menutup kemungkinan ada juga warga kelahiran yang lebih muda yang namanya 1 kata. Namun kini nama 1 kata tidak diperbolehkan lagi di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menegaskan perihal itu. Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan dalam aturan itu mulai dari kartu keluarga, kartu identitas anak, e-KTP, hingga akta pencatatan sipil. Pencatatan nama itu dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.

Ada syarat tertentu dalam pencatatan nama termasuk larangan menyingkat nama. Apa saja syaratnya?

Pasal 4 ayat (2)

(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Pasal 5

(1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:
a. menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen
Kependudukan; dan
c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

(2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.

(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:
a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil

Sumber :https://news.detik.com

Share and Enjoy !

Shares
Ini Langkah Mudah untuk Daftar Peserta Bukan Penerima Upah

Ini Langkah Mudah untuk Daftar Peserta Bukan Penerima Upah

LEGUNDI.NGAWIKAB.ID- Pekerja Sektor informal seperti pedagang hingga driver ojek online bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka dapat menjadi peserta berbagai program jaminan sosial mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Pekerja Bukan Penerima Upah adalah karyawan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

Kategori BPU meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Pekerja mandiri diantaranya seperti artis, influencer, freelancer dan seniman. Pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir angkot)

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan terdapat empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Program BPU.

Cara-cara itu yakni melalui layanan kontak fisik (manual) di kantor cabang, pendaftaran di service point office (SPO), pendaftaran melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).

Calon peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email. Berikut adalah cara daftar BPJS Ketenagakerjaan sekaligus alurnya:

(1). Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang

  • Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A.
  • Mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran.
  • Dipanggil oleh petugas.
  • Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan.
  • Menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran.
  • Melakukan pembayaran iuran.
  • Kartu peserta paling lama diterima 7 (tujuh) hari setelah pembayaran.
  • Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey.

(2) Pendaftaran di Service Point Office (SPO)
Datang ke bank kerjasama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing.

Mengisi formulir secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan.

  • Mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil petugas.
  • Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar.
  • Menerima tanda terima dokumen pendaftaran.
  • Melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran.
  • Kartu kepesertaan diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran iuran.

(3). PENDAFTARAN MELALUI WEBSITE

Lakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU).

  • Masukkan alamat email dan kode captcha, klik DAFTAR.
  • Cek email dan klik aktivasi pendaftaran.
  • Isi data individu (Pekerja BPU).
  • Lakukan pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email.
  • Kartu kepesertaan diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran iuran

(4). Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI)

  • Mempersiapkan dokumen.
  • Mendatangi agen PERISAI terdekat, agen perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
  • Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui Agen Perisai.
  • Tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran

sumber : https://smnnews.co.id/

Share and Enjoy !

Shares
Vaksin Booster dan Dosis Ketiga, Sama atau Beda?

Vaksin Booster dan Dosis Ketiga, Sama atau Beda?

LEGUNDI.NGAWIKAB.ID- Pemerintah Indonesia akan memulai program vaksinasi booster untuk masyarakat umum. Tapi, saat booster akan diberikan, ternyata masih banyak orang yang salah kaprah antara perbedaan vaksin dosis 3 dan vaksin booster.

Vaksin Booster dan dosis ketiga ,Sama atau Beda?

Dosis Booster merupakan dosis vaksin yang diberikan pada seseorang yang memiliki perlindungan cukup setelah vaksinasi, tetapi kemudian menurun setelah jangka waktu tertentu. Vaksin booster berfungsi untuk meningkatkan dan memastikan imun yang telah terbentuk pada dosis sebelumnya.

Sedangkan, vaksin dosis ketiga adalah vaksin yang harus diterima dan dianggap sebagai bagian dari dosis utama vaksin. Biasanya, diberikan pada orang-orang yang mengalami gangguan kekebalan sedang hingga berat dan tidak membangun perlindungan yang cukup ketika pertama kali mendapatkan vaksinasi.

Siapa yang berhak mendapatkan?

Berikut adalah rekomendasi individu yang perlu menerima vaksin booster:

  1. Tenaga kesehatan
  2. Orang tua 65 tahun ke atas
  3. Orang tua dan dewasa dengan penyakit penyerta
  4. Pekerja publik yang berisiko tinggi terpapar Covid-19

Sedangkan, individu yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga adalah individu dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Sedang menerima perawatan kanker
  2. Sedang perawatan dengan obat-obatan imunosupresif, seperti kortikosteroid
  3. Memiliki penyakit immunodeficiency
  4. Penderita HIV

Sumber :indonesiabaik.id

Share and Enjoy !

Shares
Pemkab Ngawi Terima Penghargaan

Pemkab Ngawi Terima Penghargaan

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono hadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Paska Persetujuan Perhutanan Sosial dan Pengembangan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Selasa (28/12/21) di Hotel Shangri-La Surabaya.

Dalam kesempatan ini Bupati Ngawi, juga mendapat Penghargaan atas dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
Sumber:FB Pemkab Ngawi

Share and Enjoy !

Shares
PPKM Level 3 di Seluruh Indonesia Berlaku Mulai 24 Desember 2021

PPKM Level 3 di Seluruh Indonesia Berlaku Mulai 24 Desember 2021

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku mulai 24 Desember 2021. Kebijakan tersebut rencananya berlangsung selama lebih kurang satu pekan, yakni hingga 2 Januari 2021.

Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan. “Kebijakan status PPKM level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021,” kata Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, secara daring, Rabu (17/11/2021), dikutip dari siaran pers. Meskipun demikian, kebijakan tersebut akan diterapkan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan instruksi mendagri (inmendagri) terbaru. Inmedagri merupakan pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan tahun baru.

Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan. “Kebijakan status PPKM level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021,” kata Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, secara daring, Rabu (17/11/2021), dikutip dari siaran pers. Meskipun demikian, kebijakan tersebut akan diterapkan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan instruksi mendagri (inmendagri) terbaru. Inmedagri merupakan pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan tahun baru.

Menurut Muhadjir, kebijakan ini diperlukan untuk menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi harus tetap bergerak. “Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan dengan menerapkan aturan PPKM level 3,” kata dia. Dengan demikian, akan ada keseragaman secara nasional dalam penerapan PPKM. Sementara itu, untuk ibadah Natal, kunjungan wisata, dan pusat perbelanjaan, pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan kebijakan PPKM level 3.

Selain itu, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal.

Sumber: nasional.kompas.com

Baca Juga:

Share and Enjoy !

Shares
Gubernur Jatim, Pimpin Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Gubernur Jatim, Pimpin Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Di Hari Korupsi Internasional Tahun 2021, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa pimpin rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Bupati dan Ketua DPRD se-Jatim dilakukan secara hybrid dari Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (15/11).

Sedangkan, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko didampingi Sekda Ngawi, M. Sodiq Triwidiyanto, Inspektur Inspektorat, Yulianto Kusprasetyo dan Kepala Bappelitbang Ngawi, Indah Kusumawardhani dan sejumlah pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Ngawi secara virtual.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan rakor ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyajikan tata kelola dari Pemerintah Daerah yang efektif efisien dan akuntabel.

“Dengan satu pengendalian dari KPK. Maka, kita bersama berikhtiar bergandengan tangan untuk membangun suatu pemerintahan yang memiliki integritas serta akuntabilitas tinggi. Dan, tentunya berharap peningkatan kesejahteraan rakyat kita bisa wujudkan,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wabup Ngawi usai rakor bahwa kegiatan ini sebagai motivasi untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, “Seluruh Kabupaten dan Kota di Jatim, meneguhkan komitmen untuk bersama melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan kaidah – kaidah anti korupsi,” jelasnya.

Dwi Rianto Jatmiko berharap tata kelola pemerintahan yang baik akan berbanding lurus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Sumber: FB Pemerintah Kabupaten Ngawi

Baca juga:

Share and Enjoy !

Shares